Seandainya Saya Menjadi Anggota DPD RI : Efektifkan Jalur Aspirasi Masyarakat

Artikel kali ini saya ikut sertakan dalam Lomba DPD yang bertitle “Seandainya Saya Menjadi Anggota DPD RI“. Hanya sekedar meramaikan saja, toh ini adalah bentuk aspirasi warga kepada wakilnya. Syukur-syukur diterima.

Andai Saya Menjadi Anggota DPD RI

Logo DPD RI

Menurut Wikipedia, pengertianƒâ€š Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

  • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
  • Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Kelebihan menjadi Anggota DPD adalah mempunyai kekebalan hukum sehingga tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan yang dilakukan dalan rapat DPD.

Dengan jumlah 132 orang, anggota DPD RI tentu kurang memiliki suara di DPR. Meskipun hanya sebagai fasilitator aspirasi rakyat kepada DPR, namun menurut saya ini adalah jalur strategis untuk memaparkan gagasan penting untuk kemajuan daerah dan bangsa ini.

Seandainyaƒâ€š Saya Menjadi Anggota DPD RI

Seandainyaƒâ€š Saya Menjadi Anggota DPD RI, saya akan mengefektifkan jalur aspirasi masyarakat kita ke anggota DPD per daerah masing-masing (ini mungkin untuk level Ketua maupun Wakil Ketua DPD). Ini penting mengingat tugas Anggota DPD adalah menampung aspirasi masyarakat. Banyak sekali masalah yang terjadi di lapangan, namun kita harus memfilternya sesuai orientasi kebutuhan dan kepentingan.

Menjadi Anggota DPD bukan berarti tidak mengenal internet. Kita harus melek bahwa pertumbuhan pengguna internet dan social media di Indonesia sangat tinggi. Menurut situsƒâ€š internetworldstats.com menobatkan Indonesia sebagai pengguna internet ke 4 terbesar di Asia yaitu mencapai 48 juta orang dan diprediksi di tahun 2015 akan mencapai 100 juta orang. Hal ini juga tidak lepas dari meningkatnya pengguna ponsel yang mencapai 185 juta pengguna dan semakin murahnya tarif internet melalui ponsel.

Melihat kondisi tersebut, sebagai Anggota DPD RI saya harus membuka mata bahwa melalui internetlah seluruh aspirasi rakyat bisa ditampung tanpa melewati siapapun dengan biaya seminimal mungkin. Meskipun tidak mungkin seorang Anggota DPD RI akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang masuk.

Media yang paling pas saat ini untuk menampung aspirasi rakyat adalah melalui jejaring sosial populer saat ini yaitu fanpages Facebook atau Twitter.

Pertanyaannya apakah Anggota DPD RI akan memantau satu-satu setiap aspirasi yang masuk? Tentu tidak, Anggota DPD RI harus melakukan pembagian tugas untuk mengefektifkan kinerja tersebut. Hal konkrit yang bisa diaplikasikan adalah membuat akun twitter per daerah. Contohnya @DPDJateng menampung aspirasi rakyat Jawa Tengah, dsb. Penting juga bila setiap Anggota DPD RI punya akun resmi twitter meskipun asisten yang mengelolanya.

Setiap daerah memiliki admin yang berkompeten dalam memfilter aspirasi-aspirasi yang masuk baru dirundingkan ke Anggota DPD. Setelah menemukan masalah yang menurut skala prioritas paling tinggi maka itu yang akan diajukan oleh Anggota DPD ke dalam rapat DPD RI. Hasilnya akan dimasukkan ke akun @DPDRI. Dengan seperti ini akan tercipta keterbukaan.

Semoga hal kecil ini akan menjadi besar dan sangat bermanfaat untuk perbaikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.